SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK)

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPAD

3

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

4

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

5

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

6

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

7

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385)

8

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

9

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

10

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)

11

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah

12

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup

13

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

14

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

15

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

16

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

17

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

18

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

19

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata cara Penimbunan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Fasilitasi Penimbunan Akhir

20

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

21

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

22

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

23

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

24

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

25

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

26

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan;

27

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pebgawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

Persyaratan


No Persyaratan
1 KTP Asli
2 Ijazah Terakhir
3 Surat Tanda Registrasi (STR) Asli
4 Surat Keterangan dari Tempat Kerja (Apabila Praktek Mandiri, Surat Keterangan dari Dinkes & KB Kab. Sampang)
5 Foto
6 Bukti Pemenuhan Kompetensi (Sertifikat Kompetensi)
7 SIP Ke-1 (Bagi yang Mengajukan SIP ke-2 dan ke-3)

No Persyaratan
1 KTP Asli
2 Ijazah Terakhir
3 Surat Tanda Registrasi (STR) Asli
4 Surat Keterangan dari Tempat Kerja (Apabila Praktek Mandiri, Surat Keterangan dari Dinkes & KB Kab. Sampang)
5 Foto
6 Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (lampirkan surat pernyataan kecukupan SKP)
7 SIP Ke-1 (Bagi yang Mengajukan SIP ke-2 dan ke-3)
8 Surat Ijin yang Lama

No Persyaratan
1 KTP Asli
2 Ijazah Terakhir
3 Surat Tanda Registrasi (STR) Asli
4 Surat Keterangan dari Tempat Kerja (Apabila Praktek Mandiri, Surat Keterangan dari Dinkes & KB Kab. Sampang)
5 Foto
6 Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (lampirkan surat pernyataan kecukupan SKP) / Bukti Pemenuhan Kompetensi
7 SIP Ke-1 (Bagi yang Mengajukan SIP ke-2 dan ke-3)
8 Surat Ijin yang Lama

No Persyaratan
1 Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) Asli
2 Surat Pernyataan Pencabutan SIKTTK (Bermaterai)
3 Surat keterangan Berhenti Bekerja dari Atasan (Puskesmas : Kapus, RS : Direktur, Klinik : Penanggung Jawab, Apotek : PSA), Jika Apotek merupakan milik sendiri maka yg disertakan adalah Surat Pernyataan Bahwa Apoteknya sudah tidak beroperasi
4 KTP
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan
No Keterangan
1 SIKTTK
Form Download
No Nama Dokumen Action
1

SURAT PERNYATAAN KECUKUPAN SKP

Helpdesk